KANDIDAT PRESIDEN RI
Oleh Rosady Ruslan
Krisis keuangan global yang kini tengah melanda dunia internasional dan termasuk yang terkena dampak negatif yang cukup parah terhadap sektor perekonomian dan moneter di Indonesia, namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah Partai politik (Parpol), Presiden dan Calon Presiden RI (Capres) yang berlomba-lomba atau bahkan terkesan ‘hura-hura’ berkampanye menghadapi pertarungan Pemilu 2009, dengan menggunakan teknik pemasaran melalui political advertising campaign atau kampanye iklan politik yang seperti halnya dilakukan oleh pihak perusahaan ketika mengkampanyekan produk komersial yang baru diluncurkan ke pasaran untuk merebut perhatian publik atau khalayak sasarannya, sebagai upaya meningkatkan awareness terhadap product knowledge-nya, sehingga diharapkan mampu selain merebut perhatian dan sekaligus untuk mendongkrak populeritas, citra, dan hingga dukungan serta simpatisan publik yang lebih tinggi.
Sistem pemerintahan yang menganut demokrasi tersebut memerlukan dana kampanye politik yang cukup mahal, kata Dedy Syahrizal, President Director Blinkomunika (Majalah Mix No.8/Agustus-September 2008:78-79), telah menangani beberapa personal branding dari sejumlah calon kepala daerah (Pilkada) secara ‘jor-joran’ telah menghambur-hamburkan dana kampanye iklan politik ditempatkan (media placement) di berbagai media saluran TV komersial dan media massa cetak, termasuk memasang spanduk, giant poster, sticker dan road show atau melksanakan kegiatan door to door lain sebagainya untuk menjumpai konstituennya yang membutuhkan dana yang tidak kecil. Seperti contoh, tim kampanye Capres AS, Barrack Obama (Partai Demokrat) yang selama berkampanye paling tidak harus membelanjakan kampanye iklan politiknya sekitar Rp 2 triliun lebih. Untuk total belanja iklan politik hingga tahun 2009, menurut PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) yaitu diperkirakan akan mencapai senilai RP 8 triliun – Rp 10 triliun atau sekitar 50% dari jumlah seluruh belanja iklan produk komersial lainnya secara nasional.
Termasuk Mbak Mega dan PDIP-nya yang baru-baru ini tengah mengkampanyekan iklan politik bertemakan, “Mana Kita Tahan?” dengan mengusung program 100 hari mengenai “Perjuangan Sembako Murah” bagi kehidupan wong cilik kian sulit.
Keberanian kedua “Capres” dan pemimpin partai tersebut justru patut mendapat dukungan dan diapresiasi tinggi, agar para penguasa incumben (persiden dan hingga pejabat publik lainnya yang berkuasa) tetap selalu ingat apa yang telah ‘diucapkan atau menjanjikan’ sesuatu mengenai kepeduliannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Apalagi jika ucapan atau janjinya pemimpin tersebut tercatat baik di dalam ingatan masyarakat, dan secara faktual terekam di berbagai media massa elektronik maupun media tercetak, termasuk masalah kredibilitas SBY yang terkait dengan ucapan, kata-kata, kalimat dan hingga pernyataannya yang keluar dari mulut seorang setingkat pejabat Presiden RI yang pada dasarnya suatu jaminan kebijakan yang selalu diharapkan banget pewujudannya bagi rakyatnya, yaitu diartikan sebagai my word is my bond (ucapan saya adalah merupakan jaminan).
Dalam menanggapi kritikan dari Mbak Mega atau iklan Wiranto tersebut, khususnya melalui parpol pendukungnya atau pejabat di sekitar presiden (all president men), yaitu Mensesneg Hatta Rajasa dan Jubir (juru bicara) Presiden Andi Mallarangeng yang bersikukuh bahwa SBY ‘tidak pernah berjanji’ untuk tidak akan menaikan harga BBM. “Itupun dipotong atau terpotong-potong, dan Setneg memiliki transkrip semua pembicaraan Presiden,” tegas Hatta Rajasa (Media 23/5). Padahal Presiden SBY pada kenyataannya setelah melantik Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Sumarjono tahun lalu di Istana Negara dan termasuk dimuat di dalam situs resmi Presiden (http://www/) yang tertulis hingga 21 Mei sebelum dihapus dan pernah menyatakan “Tidak ada opsi kenaikan harga bahan bakar minyak pada 2008, karena kita cari solusi yang cespleng. Paling tidak mengurangi dampak tanpa harus menimbulkan permasalahan luas, Insya Allah kita carikan jalan terbaik.”
Termasuk PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang berani ‘tampil beda’ dengan tema kampanye iklan politik yang bernada kontroversial atau menebar badai protes dan hingga berupa kecaman dari berbagai kalangan, dengan memanfaatkan hari Pahlawan 10 November 2008, yang merilis kampanye iklan politik selama tiga hari dengan biaya sekitar Rp 3 miliar tersebut bertema tentang ‘Guru Bangsa dan Pahlawan’ yang mengangkat tokoh-tokoh pahlawan nasional yang dikenal seperti Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy’ari yang kemudian diprotes keras oleh kalangan Muhammadiyah dan NU karena tidak minta izin atau dikonsultasikan terlebih dahulu, karena baik secara historis maupun emisional tidak kaitan dengan kehadiran parpol PKS. Termasuk berani menampilkan tokoh rezim orde baru Soeharto, cukup banyak yang memprotes dilayangkan terhadap kehadiran tokoh terakhir ini, ditambah lagi PKS membuat kejutan lagi yang terkesan dinilai ingin ‘mendekati’ keluarga Cendana dan sekaligus ingin menarik para pendukung mantan presiden Soeharto dengan menampilkan Mbak Tutut (Siti Hardijanti Rukmana) yang dimaksukkan sebagai salah satu deretan dari delapan nominee sebagai “Wanita yang menginspirasi” (Inspiring Women Award) dan akhirnya (Koran Jakarta 09/XII/08) yang memberitakan bahwa Mbak Tutut tidak memperoleh dukungan yang signifikan alias tidak terpilih atau dicoret untuk menjadi nominasi pada acara penghargaan wanita tersebut yang tengah digagas oleh Parpol PKS.
Untuk belanja kampanye menramaikan perang iklan politik (air-war) di Indonesia, mungkin nilainya cukup besar tersebut seharusnya tidak perlu dihambur-hamburkan, bahkan dana tersebut jika dikumpulkan dapat menjadi ‘dana talangan’ untuk membantu kehidupan masyarakat miskin atau lapis bawah kini tengah dihimpit kesulitan dalam perekonomiannya dan termasuk membantu modal usaha kecil bagi ribuan buruh di sektor industri padat karya yang terkena PHK massal sebagai akibat krisis keuangan global jilid ke-2 periode tahun ini. Seperti halnya, belanja iklan parpol, para politisi, dari Capres/Cawapres, Cagub/Cawagub, Cawakot dan hingga Pilcaleg, seperti contohnya Presiden SBY (incumbent), Capres Mbak Mega dan PDIP, Prabowo Subianto, Sutrisno Bachir, Wiranto, Rizal Mallarangeng (Capres muda yang independen) dan lain sebagainya yang sering dengan menggunakan kampanye iklan politik komersial TV dan media cetak, dengan hitungan tarif prime time untuk durasi satu detik bisa mencapai Rp 30-45 juta setiap tayangan, dan rata-rata dapat mencapai 180 tayangan dan jika dikalkulasi total hampir mencapai Rp 830 miliar lebih hanya untuk pencitraan personal branding, hanya sekedar tebar pesona atau ingin mendongkrak populeritasnya melalui berbagai iklan politik di saluran TV komersial dan media massa cetak lainnya. Termasuk Prabowo Subianto dengan Parpol Gerindra-nya yang hingga hari ini masih memiliki dana yang ‘cukup kencang,’ menurut khabarnya akan menghabiskan dana sekitar Rp 500-700 miliar samapi akhir tahun ini, dan tetap konsisten dan walaupun dalam kondisi nasional tengah dilanda krisis global tersebut selalu menggunakan iklan politik komersial secara on-air diberbagai baik di media TV Komersial maupun media cetak, maka tidak heran dengan ucapan “saya Probowo Subianto dan bergabunglah dengan Gerindra”, sehingga sebagai pemain baru telah mampu mendongkrak dan meningkatkan populeritasnya menjadi Capres atau Parpol pada urutan lima besar.
Sama halnya, dengan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir yang tidak hanya berkampanye politik melalui iklan politik di saluran media televisi komersial, tetapi juga mampu menciptakan awareness, berhasil meningkatkan populeritasnya dengan tema “Hidup adalah perbuatan” yang sekaligus mampu meningkatkan citra pribadinya dengan memanfaatkan kampanye melalui placement iklan di berbagai bioskop jaringan Studio 21, media luar ruang, dan Sutrisno Bachir mengakui kini telah kehabisan amunisi (dana) sebagai akibat krisis keuangan global yang melanda perusahaannya, akibatnya telah merubah strategi kampanye on-air demi menghemat dana dengan menggunakan strategi off-air, yaitu melakukan road show, door to door, atau berdialog dan bertatap muka langsung ke berbagai daerah sasaran (konstituen-nya) dengan asumsi dana yang dikeluarkan selama berkampanye politik dengan strategi off-air tersebut lebih efisien, efektif dan irit. Lain halnya, Capres Independen Rizal Mallarangeng yang selama ini ikut meramaikan perang iklan politik (air-war) baik di berbagai media TV dan media cetak, hingga memasang papan iklan di lokasi strategis dan bertarif mahal di Bundaran Simanggi, Jakarta yang cukup besar terpampang dengan mengusung tema kampanye yang cukup familiar “If there is a will, there is a away “ (Dimana ada kemauan, disitu ada jalannya), tetapi kini resmi mundur sebagai Capres ketika sebelum perang berlangsung tahun depan, dengan mengakui kekalahannya tersebut sebagai akibat dari hasil survey (jajak pendapat) dari berbagai media massa yang menampilkan deretan namanya sebagai Capres yang ada terbilang masih rendah alias belum populer.
Kalau diperhatikan, bahwa perang kampanye iklan politik Parpol dan Capres yang diberbagai media massa cetak tersebut, baik di media elektronik maupun media cetak yang telah mengeluarkan dana yang bernilai ratusan miliar tersebut rata-rata bertema yang bernada sama seperti kepedulian terhadap nasib bangsa dan negaranya, serta ingin mensejahterahkan rakyatnya yang relatif sebagian besar masih miskin.
Perlu diketahui bahwa keberhasilan Mbak Mega yang sebelumnya menjadi Presiden RI ke-5 adalah sebagai by accidently yang menggantikan sisa jabatan Presiden Gus Dur yang dilengserkan pada waktu itu, dan perlu dipertanyakan atau belum teruji dengan baik keberhasilannya sebagai pemimpin lebih bersifat tokoh simbolis dan kini sebagai oposisi yang hanya produktif melemparkan ibarat-ibarat dan sindiran-sindiran, seperti tarian poco-poco atau permainan yoyo dan sebagainya. Kemudian perang kampanye politik ‘sindiran’ tersebut mendapat kritikan balasan lagi dari pihak DPP Partai Demokrat yang menyebutnya Mbak Mega sebagai pemimpin parpol oposisi yang hanya melaksanakan program politik do nothing, sedangkan pemerintah SBY telah menjalankan program politik do something dari program pejabat incumbent tersebut berlanjut ke perang kampanye negatif melalui media iklan politik sesama Capres menjelang Pemilu beberapa bulan lagi tahun 2009, di berbagai media massa, yaitu SBY-Partai Demokrat dengan kampanye iklan Pemiliu yang berjudul Berjuang untuk Rakyat dengan menampilkan hasil Survey Indonesia 2009, bahwa 69% rakyat puas atas kinerja Pemerintahan Presiden SBY. Sedangkan Mbak Mega dan PDIP-nya saat yang sama tidak mau kalah dengan meluncurkan iklan politik (negatif campaign) balasan berjudul, Rakyat Berhak Harga BBM Lebih Murah lagi yang banyak dirasakan oleh rakyat walaupun disana-sini masih banyak kekurangannya. Perang kampaye politik berbalas kritikan antar Capres dan Presiden , dan tema lainnya dalam iklan tersebut menyatakan bahwa, “Harga Sembako Semakin Tidak Terjangkau.”
Menjadi pertanyaan, apakah masuk akal jika iklan politik berdurasi sekian perdetik atau permenit tersebut mampu menjawab atau mengatasi permasalahan bangsa dan negara yang sangat kompleks dengan seketika, bagaikan iklan promosi 'obat sakit kepala' ?. Tujuan sesungguhnya dari komunikasi iklan komersial untuk meningkatkan pemasaran politik tersebut, terkait dengan iklan sebagai informasi, persuasi, pengingat, gaya hidup dan hingga manampilkan fantasi tertentu terhadap khalayak sasarannya.
Terus terang iklan-iklan Parpol atau kandidat presiden tersebut hanya untuk melakukan teknik window dressing (iklan rekayasa demi mempercantik penampilan) atau ingin menjual ‘fantasi belaka’ alias baru tahap hanya mampu menjual ‘kebohongan’ dan sekaligus ‘kebodohan’ yang tidak jelas program, visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai setiap Parpol atau Capres. Artinya rakyat sebagai ‘korban terpaan’ iklan pemasaran politik tersebut hanyalah menjadi ‘pasrah bongkok’, dan alias sebagai pelengkap penderita yang sampai hari ini terus menerus dibodohi melulu tiada henti, sampai kapan Parpol dan Capres memiliki pelaksanaan-perencanaan strategi program pendidikan politik yang benar dalam waktu jangka panjang, terencana dan terprogram dengan baik dalam platform politik yang efektif untuk mempengaruhi atau manampung aspirasi politik publiknya (konstituen), paling tepat jika program Parpol atau kadindat tersebut mampu untuk membangun jaringan dan komunikasi terus menerus secara intensif hingga ke pelosok daerah-daerah.
------------ ***** -------------
0 comments
Posting Komentar